A film soundtrack is one of the essentials used by filmmakers to not only keep audience's interests, but also express some esoteric message within the film. The best soundtracks are the ones in which each song seems to tie together seamlessly. In order for a soundtrack to comply with this list, musicals were excluded, as were most films that centered around the lives of musicians, with a few notable exceptions.

Capturing the nostalgia of the late 70s and the debauchery of the early 80s, PT Anderson's soundtrack sounds like a great concoction mixed simply to get you drunk off of his already Olympian film. Both volumes contain music that, when seen inthe film, contain the tonal equivalent of an epiphany.

The legend of Spinal Tap was due largely to the insanely uproarious subject matter of their wonderfully-realized parodies of nearly every genre in music, defining an unforgettable era and making us laugh about it all the way. The soundtrack by which all parody soundtracks are to be measured.

Since David Bowie would not allow the filmmakers the rights to use his music in the story of his life, they were forced to write songs that not only mimicked the Thin White Duke, but to do it nearly flawlessly. The result was a classic amalgam of Lou Reed, T.Rex, Iggy Pop and other contributors who were able to capture the essence of 1970s England without losing the aura that makes them enjoyable in our own time.

The ultimate 70s rock mixtape, Led Zeppelin mingles with Elton John and Iggy Pop on this masterwork courtesy of Cameron Crowe, who knows a thing or two about rock and roll. The addition of David Bowie and the incendiary Stillwater keep the flow going till the end. All killer, no filler.

By combining nostalgic favorites such as the Who and the Kinks with the beautiful score of Mark Mothersbough, Wes Anderson was able to create a compilation of finely tuned tracks that remains as memorable now as its original release.

Once again, music with a message that only keeps you aware of the power of the film as a whole. From Bob Dylan to the choral Beatles finale to the marvelous score, each song carries its own weight, switching from rocking to lighthearted to contemplative without skipping a beat.

Though not as seminal as 2001: A Space Odyssey, the Barry Lyndon score remains one of the most beautiful additions to modern romanticism, and even won the Oscar for Best Adapted Score for its efforts. Stanley Kubrick took the most interesting movements of the era, substituted a few others, and came up with an inspirational and breathtaking conglomeration that stays with the listener long after the movie reaches its climax.

The Coens show their love for The Rolling Stones and express their faux-disdain for country rock in this marvelous ode to the bright side of darkness. A wicked set of tunes that never go out of style.

The ultimate 60s soundtrack. Everything you ever wanted to know that was great about the era can be found in this music, swinging its hips from soul to blues to rockabilly and beyond. Nowhere else is Buddy Holly, the Platters and Bill Haley in such perfect harmony.

Best heard while viewing the film, this is a feast of cerebral waltzes and monumental epics that increases in sentiment with each passing year. The immortal "Also Sprach Zarathustra" became the anthem of classical soundtracks since its appearance in this film, and that hasn't changed down since.

(ilustrasi)

SURABAYA – Ketua Umum Partai Hanura Jendral (Purn) Wiranto membuka diskusi panel di Universitas Surabaya (Ubaya). Diskusi panel itu bertemakan 'Dampak Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Perekonomian Rakyat di Jawa Timur'.

Dalam paparannya, Wiranto menyebutkan, fenomena-fenomena pilkada yang banyak menciderai Demokrasi.

Seperti penyelenggaraan yang penuh masalah, maraknya politisasi uang, gebyar atribut, serangan fajar, hingga proses transaksi jabatan. "Prinsipnya demokrasi saat ini selalu dihubungkan dengan uang," kata Wiranto, Selasa (30/11/2010).

Sedangkan korelasi pemilukada dengan ekonomi kerakyatan adalah sangat berkaitan erat. Maraknya politik uang dalam setiap pemilukada tentunya akan menganggu obyektivitas. Imbasnya yang dipilih hanya mereka yang berkantong tebal. Hasilnya tentu akan menjadi pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyat.

Termasuk juga dengan transaksi jabatan. Pemilukada tentunya membutuhkan uang sangat banyak. Dengan demikian butuh investor untuk pendanaan dengan berbagai perjanjian jika sudah menjabat.
"Saya juga heran ketika ada seorang pengusaha yang datang kepada saya untuk salah satu calon kepala daerah," ungkap Wiranto.

Konkretnya, tambah Wiranto, dampak langsung pemilukada terhadap ekonomi kerakyatan berpengaruh tapi tidak signifikan dan hanya bersifat sesaat saja. Namun dampak tidak lansungnya yang sangat besar. Yakni, tidak menjamin terpilihnya pemimpin berkualitas yang mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan.

"Intinya, pemilukada seperti ini akan berdampak yang negatif terhadap ekonomi kerakyatan," tukas mantan Ajudan Presiden Soeharto ini.

Gedung DPR

JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan menarik dua anggota di Badan Kehormatan (BK) DPR. Meski demikian, Wakil Pimpinan DPR Priyo Budi Santoso meminta agar anggota Fraksi PDIP Nudirman Munir tetap bertahan di Badan Kehormatan.

"Saudara Nudirman Munir masih diperlukan (di BK)," singkat Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2010).

Sayangnya Priyo tidak menjelaskan alasan Nudirman tetap dipertahankan. Pada kesempatan yang sama, politisi dari Partai Golkar ini memastikan tidak ada anggota dewan yang kebal terhadap hukum.

"Siapapun yang salah anggota DPR, pimpinan komisi, pimpinan dewan, pimpinan dan anggota BK sendiri tidak kebal. Kalau ada terperiksa jika dimungkinkan itu harus sementara ditarik oleh fraksinya masing-masing. Namun semua fraksi memiliki pertimbangan sendiri-sendiri, sudah tentu itu kewenangan penuh fraski," tuturnya.

Sebelumnya Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto juga meminta agar Nudirman tetap dipertahankan di BK DPR. Golkar menilai, kiprah Nudirman di baik untuk perkembangan BK.

Berdasarkan surat resmi dari fraksi di DPR hanya FPDIP, Demokrat, dan Golkar yang mengganti anggotanya. Sedangkan PPP, PKB, PKS masih mengusung nama yang sama, sementara PAN belum menyerahkan nama ke pimpinan DPR.

Ilustrasi

DEPOK - Budayawan JJ Rizal menyesalkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait permasalahan keistimewaan Yogyakarta. Menurut Rizal, SBY tidak mengerti sejarah bagaimana negara Indonesia terbentuk.

Rizal mengatakan, Yogyakarta memiliki peran istimewa dimana menjadi keraton yang pertama dengan tangan terbuka menerima Republik Indonesia. Agar situasi serupa tak terulang di masa mendatang dia mengusulkan pemahaman sejarah nusantara menjadi syarat menjadi calon presiden.

"Kalau begini bisa celaka negara ini, syarat jadi presiden selain harus warga negara Indonesia, juga harus memahami sejarah," ujarnya kepada okezone, Selasa (30/11/10).

Rizal juga mengatakan keraton kesultanan Yogyakarta tidak bertentangan dengan asas demokrasi serta bukan monarki. Justru, kata dia, Yogyakarta merupakan keraton yang paling terbuka saat Universitas Gajah Mada didirikan sebagai tempat berkumpulnya para pemuda.

"Pemerintahan SBY adalah pemerintahan asbun, asal bunyi. Hal ini menjadi pencerminan terhadap SBY kalau dia tidak mengerti. Justru Sri Sultan Hamengkubuwono ke IX lah yang paling demokratis, sangat republik," tandasnya.

JAKARTA- Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang RUU Keistimewaan Yogyakarta menuai banyak kritik. Sejatinya masih banyak hal lain yang mendesak dilakukan ketimbang berwacana mengenai kedudukan Sultan di DIY.

"Sama sekali tidak penting bicarakan masalah monarki di Yogyakarta. Jadi lucu saja, SBY ngomong seperti itu," ujar pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Profesor Ibramsjah kepada okezone di Jakarta, Selasa (30/11/2010).

Bagi Ibramsjah, persoalan mendesak seperti kasus Gayus H Tambunan, skandal penjualan saham PT Krakatau Steel, serta penanganan bencana di Tanah Air lebih penting untuk disikapi ketimbang berpolemik mengenai RUU Keistimewaan Yogyakarta.

"Saya ketawa saja mengapa Presiden bicara monarki di Yogya. Sultan bukan Raja Yogya tapi gubernur. Kenapa Presiden iseng banget," tanyanya.

Pendapat berbeda disampaikan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok. Menurut dia, tidak ada yang salah dari perhatian Presiden terhadap RUU Keistimewaan Yogyakarta.

"UU sama kasus Gayus kan beda, UU yang ngerjain siapa, kasus Gayus siapa. Jadi Presiden sudah pada track yang benar," ungkapnya.

RUU Keistimewaan Yogyakarta, menurut Mubarok, mendesak segera dirampungkan mengingat masa jabatan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X akan segera berakhir. Di sisi lain, Sultan tidak memiliki putra sebagai penerus.

"Sekarang era transisi, karena Sri Sultan tidak punya anak laki-laki. Jadi ke depannya harus ada aturan. Seandainya ada (anak laki-laki) nggak perlu UU itu. UU jangan dibuat dadakan, bangsa yang besar membuat undang-undang untuk kepentingan panjang, jangan entar saja. Kita ini terbiasa berpikir improvisasi sehingga tidak punya grand design," tandasnya.

JAKARTA – Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhyono soal RUU Keistimewaan Yogyakarta dinilai bukan murni dari pemikirannya.

Bahkan SBY dinilai mencari masalah baru terlebih situasi Yogyakarta yang saat ini masih mengalami bencana letusan Gunung Merapi. .

"Nggak ada hujan, nggak ada angin, ngomong seperti itu (monarki - red). Ya paling ada orang dibelakangnya yang dorong-dorong," ujar Anggota Komisi I DPR RI Lili Chodidjah Wahid di Gedung DPR RI, Selasa (30/11/2010).

Ditambahkannya, saat ini masih banyak masalah penting tapi mengapa masih mencari masalah baru. Bahkan ia mengaku tidak ada yang lebih baik dari Yogyakarta di saat itu paling kritis, Yogya mau berkorban buat negara .

"Saya mendapatkan telepon dari orang Makassar, bagi orang Makassar pun dia sangat mendukung Yogya jadi daerah istimewa," imbuhnya.

Saat ditanya apakah ada kemungkinan ini strategi pengalihan isu Krakatau Steel?

"Krakatau Steel itu jelas trading, yang saya khawatir ini mengalihkan isu karena Merapi masih kena musibah. Yogya sudah kena Merapi kok masih cari masalah baru. Kalau kata orang Betawi bilang cari kerjaan aja nih," paparnya.

Ilustrasi

JAKARTA - Sebuah Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) ilegal digerebek jajaran Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu 28 November lalu.

Kantor PJTKI ilegal di Jalan Jati IX No 9 RT 09/09, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, tidak memiliki izin dari Kementerian Tenaga Kerja.

Polisi juga menemukan berbagai macam stempel imigrasi dan nama pejabat imigrasi yang diduga telah disalahgunakan. Serta tidak dicantumkannya plang nama kantor PJTKI tersebut.

Polisi mengaman dua pelaku terkait kasus ini. "Kami menangkap dua tersangka, yakni pemilik PJTKI dan seorang calo atau sponsor," terang Kepala Polsek Tanjung Priok Kompol Budhi Herdi Susianto.

Sewaktu penggeledahan pertama, polisi tidak menemukan stempel ini. "Tetapi ketika digeledah ulang, kami menemukan stempel yang diduga palsu ini di dalam tabung mesin cuci," kata Kompol Budhi.

Stempel yang ditemukan antara lain stempel Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Priok dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno-Hatta.

Dari informasi yang dihimpun, sejak lima bulan terkahir PJTKI ilegal itu telah memberangkatkan 80 TKI ke Malaysia dan Singapura. Polisi menduga komplotan ini merupakan bagian dari sindikat internasional.

Terhadap kedua pelaku, polisi akan menetapkan Pasal 102 dan 103 UU RI Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara.

YOGYAKARTA- Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan siap bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyelesaikan polemik keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY).

Menurut Sultan, semakin cepat polemik diselesaikan, akan semakin baik bagi masyarakat Yogyakarta. Sejauh ini Sultan merasa pemerintah pusat belum menunjukkan inisiatif untuk membicarakan masalah keistimewaan dengannya selaku raja Keraton Yogyakarta sebagai pihak yang nantinya akan merasakan imbas jika RUU Keistimewaan disahkan." Silakan saja (bertemu), tidak ada masalah, " ujar Sultan di Kepatihan, Yogyakarta, kemarin.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, saat dikonfirmasi, mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada kepala daerah atau gubernur, termasuk Gubernur DIY Sultan HB X, yang akan menyampaikan audiensi kepada Presiden. Bila memang Sultan akan bertemu Presiden untuk membahas mengenai RUU DIY, sebaiknya niat itu disampaikan terlebih dulu melalui jalur formal.

Mantan dosen Universitas Indonesia ini mengatakan, saat ini pemerintah sedang berupaya sekuat mungkin untuk memberikan kebaikan bagi masyarakat dan Pemerintah DIY dalam penyelesaian RUUK DIY.

Kamis lusa Presiden SBY akan kembali menggelar rapat terbatas dan mendengarkan penjelasan dari Mendagri. "Kepala Negara telah meminta Mendagri untuk hati-hati dalam menyelesaikan wacana ini," katanya.

Sebelumnya Presiden SBY dan Sultan terancam terlibat konflik panjang dalam penyelesaian RUUK. Dalam rapat kabinet terbatas Jumat (26/11), Presiden SBY menyatakan pemerintah akan mencari format keistimewaan Yogyakarta agar tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan nilai-nilai demokrasi.

Menurut Presiden, tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan dengan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Menanggapi pernyataan itu, Sultan menyatakan akan mempertimbangkan kembali jabatannya selaku Gubernur Yogyakarta jika posisinya dianggap mengganggu proses penataan provinsi itu.

Sultan pun mempertanyakan maksud sistem monarki yang disampaikan Presiden. Sebab selama ini Pemerintah Provinsi DIY menggunakan sistem yang sama seperti pemerintah provinsi lain, yakni berdasarkan UUD 1945, undang-undang, dan peraturan lainnya. Sultan sendiri menilai pemerintah belum menunjukkan sikap jelas karena hingga saat ini RUUK Yogyakarta belum juga diserahkan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lalu Sultan kembali menegaskan posisinya bahwa pilihan mekanisme pengisian jabatan gubernur DIY mutlak sepenuhnya di tangan rakyat."Pemilihan atau penetapan itu tanya masyarakat. Itu hak masyarakat, kedaulatan di tangan rakyat," ujarnya.

Ilustrasi

PADANG - Gelombang tsunami yang menyapu wilayah Mentawati beberapa waktu lalu masih meninggalkan trauma bagi sebagian warga Dusun Muntei dan Dusun Barubaru, Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara.

Mereka mengaku takut saat melihat laut. Hal itu dikatakan Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko kepada okezone, Senin (29/11/2010)

"Ini terlihat saat pemerintah memindahkan mereka ke tempat relokasi di hunian sementara pada Sabtu dan Minggu kemarin. Tim BPBD akan membawa mereka dengan kapal antar pulau, tapi mereka tidak mau naik kapal," katanya.

Menurut Hendri situasi ini sangat memprihatinkan, mereka sangat takut melihat laut apalagi ombak. Lebih memperihatinkan lagi, warga Muntei dan Barubaru bila mendengar suara gemuruh masih merasa takut.

"Rencananya akan kami relokasikan saudara kita ini ke KM 8 Tras Taikako, di sana sudah disiapkan penampungan untuk korban tsunami," ujarnya.

Saat, ujar Hendri, tim masih berusaha untuk mencari solusi lainnya membawa masyarakat dari pengungsian di Muntei dan Barubaru. "Kami masih mencari solusinya, apakah masyarakat dibawa memakai jalur darat atau jalur lain selain laut," katanya

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo berpendapat pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan memicu polemik baru.

"Pertama, kita menunggu RUU datang, membahas masalah keistimewaan diperlukan sensitivitas. Tetapi draf (RUU) belum diserahkan sudah ada pernyataan presiden yang menjadi polemik lagi," kata Ganjar kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta, Senin (29/11/2010).

Menurut Ganjar, pernyataan SBY mengenai tidak ada sistem monarki dalam tatanan demokrasi, tidak tepat dikaitkan dengan keistimewaan Yogyakarta. Pasalnya dalam pasal 18A ayat 1 UUD 1945 telah diatur keistimewaan DIY termasuk penetapan Gubernur yang otomatis dijabat oleh Sultan.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, bila draf RUU Keistimewaan DIY sudah masuk ke DPR, maka Komisi II berencana melakukan desiminasi. "Maksudnya kita datang ke Yogya. Kita datangi tokoh Yogya, kita minta pendapat juga dari masyarakat," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam rapat kabinet terbatas Jumat pekan lalu, Presiden SBY mengingatkan tidak boleh ada suatu sistem monarki yang bisa bertabrakan dengan demokrasi.

Pernyataan ini langsung dibalas Sultan bahwa Provinsi DIY bukan pemerintahan monarki sebagaimana diungkapkan Presiden. Menurut Sultan,Provinsi DIY ini sama dengan sistem organisasi manajemen provinsi lain.

Karuan saja "perang dingin" antara SBY dengan raja Ngayogyakarta Hadiningrat ini menuai reaksi publik. Banyak pihak menyesalkan pernyataan SBY yang dinilai tidak memahami substansi keistimewaan Yogyakarta. SBY bahwa dianggap ketakutan kekuasaannya terancam.

Sri Sultan Hamengkubuwono X

DEPOK - Sejarawan Universitas Indonesia, Susanto Zuhdi menilai Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari sejarah dan sangat demokratis

" Yogyakarta provinsi yang memiliki keunikan dan juga kekayaan budaya dan di dalamnya ada keberagaman istiadat dan merupakan karakter bangsa. Prinsipanya Yogyakarta bagian dari sejarah dan tidak harus dihilangkan keistimewaannya," ujarnya, Senin (29/11/2010).

Tidak hanya itu saja, dia juga melihat adanya manfaat bagi arah kedepannya terutama anak cucu nanti karena Yogyakarta punya nilai makna yang unik.

Susanto juga mengaku tidak setuju jika Sri Sultan dibilang monarki dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak melihat ke sana karena pada kenyataannya rakyatnya yang memilih dan itu tidak bertentang dengan asas demokrasi.

"Di Yogyakarta tetap ada penerapan sistem pemilihan, tetap ada DPRD dan ada pemerintahan. Saya sebagai sejarawan tidak berwenang memberikan saran apapun terhadap presiden, saya hanya berprinsip Yogyakarta bagian dari sejarah dan jangan dihilangkan," tegasnya.

Sri Sultan HB X

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta akan ditentukan nasibnya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pekan ini. Anggota legislatif pun diminta tidak bermain politik dalam pengesahan UU ini.

"DPR dalam membuat undang-undang jangan sampai multitafsir dan bermain politik dalam menetapkan suatu pasal," kata Sejarawan LIPI Anhar Gonggong saat dihubungi okezone di Jakarta, Senin (29/11/2010).

DPR, lanjut Anhar, harus berpikir jernih dan memperhatikan aspek historis dalam membuat RUUK Yogyakarta.

"Perlu diingat bahwa Yogyakarta sejak awal kemerdekaan NKRI, sultan Yogyakarta mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Yogyakarta pada 1946 pernah menjadi Ibu kota Negara di saat konstitusi kacau," tegasnya.

Jadi untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini RUU DIY harus segera disahkan.

"Aneh buat saya kalau ini diribut-ributkan, bukan persoalan yang berat untuk menentapkan RUU Keistimewaan Yogyakarta menjadi sebuah undang-undang," tuturnya.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di sela-sela Raker Fraksi Demokrat pada Sabtu 27 November lalu mengatakan, pekan ini Presiden akan memutuskan nasib RUU DIY.

Apa Poin yang mengganjal? Gamawan menerangkan, "Kami sudah perhatikan semua masukan, mulai aspek konstitusi, budaya, keistimewaan dan sebagainya, termasuk dinamik politik, itu perlu difinalkan. Apakah akan lakukan uji publik Itu sudah waktu yang lalu, Pak Presiden kemarin mengatakan bahwa Yogya tidak mungkn monarki."

GUNUNGKIDUL - Perdebatan mengenai Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelitik komentar masyarakat, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gunungkidul Badingah.

Menurut Badingah, sebaiknya pemerintah pusat menghormati sejarah integrasi Kasultanan Ngayogyakarta ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Ketika sejarah kembali dibuka, maka itu harus dijadikan pijakan pemerintah pusat dalam merancang Undang-undang Keistimewaan DIY," kata Badingah, Senin (29/11/2010).

Ketika disinggung mengenai langkah politik Sultan, pihaknya tetap mendukung langkah Sri Sultan Hamengkubuwono X. "Saya yakin Ngarso Dalem mengerti harapan semua warga Yogya," tambahnya.

Dia menyebutkan, sebaiknya pemberian landasan hukum bagi Keistimewaan Yogyakarta cepat selesai dan tidak menimbulkan polemik di dalam masyarakat. Jika belum ada persamaan pandangan antara pusat dan daerah, maka sebaiknya ditanyakan kepada masyarakat.

"Jika perlu tawaran referendum, ya dijalankan saja. Hal ini demi munculnya aturan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, apapun hasilnya itu merupakan pilihan masyarakat," ungkapnya.

Pada bagian lain, Ketua Paguyuban Lurah dan Pamong Desa se-Gunungkidul Suparno ketika di hubungi melalui telepon, menegaskan jika penetapan sultan sebagai Gubernur sebagai harga mati.

"Tidak ada kata lain Sultan Gubernurku sesuai dengan amanat 5 September 1945," katanya.

Dia manambahakan agar pemerintah pusat tidak mengulur-ulur waktu karena kepentingan politik yang bertolak belakang dengan keinginan masyarakat.

Ilustrasi

JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sri Sultan Hamengku Buwono X disarankan duduk bersama menyamakan persepsi terkait format kepemimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendatang.

Langkah itu penting untuk mencari solusi perbedaan pendapat terkait apakah jabatan gubernur DIY ditentukan melalui pemilihan atau penetapan. "Akan lebih baik apabila ada komunikasi antara SBY dan Sultan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja di Gedung DPR Jakarta, Senin (29/11/2010).

Dari pertemuan itu, keduanya dapat menyampaikan keinginan masing-masing, termasuk kendala yang dihadapi apabila memilih salah satu opsi.

Hakam menilai pendapat tentang pemilihan maupun penetapan harus dihargai. Satu sisi, sistem pemilihan merupakan pengejawantahan sistem demokratis. Di sisi lain, keistimewaan yang diberikan kepada Kesultanan Yogyakarta juga harus dihormati. "Bisa saja dipilih tapi tetap juga melibatkan Kesultanan Yogya," ujar politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sebab, UUD 1945 dengan tegas menyatakan keistimewaan namun belum ada aturan yang eksplisit menyebutkan jabatan Gubernur Yogya dipilih atau ditetapkan. Dia mengapresiasi pernyataan SBY secara terbuka menjadi isyarat sikap pemerintah terkait rancangan Undang Undang Kekhususan DIY. Komisi II akan segera menanyakan langsung kepada Menteri Dalam Negeri menyangkut RUUK DIY. "Untuk mengetahui posisi pemerintah secara tegas," ujar Hakam.

Dia megaku sampai sekarang, pemeritah belum menyerahkan draf RUU itu kepada pihaknya. Diketahui sebelumnya, Presiden SBY menyatakan tidak boleh ada suatu sistem monarki yang bisa bertabrakan dengan demokrasi. Pernyataan itu ditanggapi Sultan dengan menegaskan sistem pemerintahan di Provinsi DIY bukan monarki. Meski Sultan HB X juga menjabat gubernur, hal itu ditempuh sesuai aturan yang berlaku.