JAKARTA - Saat penyerahan berkas tahap kedua di Kejari Jakarta Selatan, mantan Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Abubakar Baasyir melontarkan pernyataan bahwa tengah terjadi proses terorisasi syariah di Indonesia.

Menanggapi hal itu, pengamat teroris Mardigu Wowieq Prasantyo mengatakan bahwa Baasyir tengah melakukan upaya radiasi terhadap publik.

"Jadi waktu mau menegakkan syariah diteror, itu maksudnya Baasyir. Dia mau melakukan propaganda dengan kalimat yang singkat," katanya saat berbincang dengan okezone, Selasa (14/12/2010).

Dia menambahkan bahwa kalimat tersebut telah dipersiapkan Baasyir sejak jauh-jauh hari. Sebab dalam beberapa kali penampilannya di depan publik dia tidak pernah berbicara.

"Dia mengeluarkan kalimat tersebut benar-benar terprogram. Mempersiapkan itu nggak bicara sembarangan. Dia kalau diperiksa saja tidak mau ngomong, skak mat semua pertanyaan bukan kosong, ada bukti hanya cukup jawab yes or no," imbuhnya.

Menurut dia, lontaran Baasyir akan berefek panjang, hal itu sendiri memang menjadi tujuan dari Baasyir. "Seharusnya kami bertanya Syariah yang seperti apa yang diteror oleh pemerintah? Syariah yang mana yang akan ditegakkan. Pasti dia nggak bisa jawab juga," tutupnya.

Sejak kemarin Baasyir resmi menjadi tahanan Kejaksaan, namun Baasyir tetap menghuni rumah tahanan Mabes Polri hingga dua bulan ke depan. Baasyir ditangkap saat hendak pulang ke Solo, bersama istri dan pengawalnya pada 9 Agustus 2010. Baasyir diduga turut mendanai camp pelatihan militer di Aceh

JAKARTA - Menteri Perhubungan Freddy Numberi menyayangkan terjadinya keterlambatan jadwal kereta commuter Jabodetabek yang terjadi hingga hari ini.

Keterlambatan itu dinilainya karena pihak PT Kereta Api tidak berkoordinasi dengan kementerian yang dipimpinnya.

"Seharusnya mereka menginformasikan jadwal-jadwal itu kepada kita sebagai pemerintah. Dan itu sosialisasi itu perlu kepada masyarakat,"kata Freddy di kantornya, Selasa (14/12).

Bahkan ia mempertanyakan perencanaan yang dibuat PT Kereta Api sehingga keterlambatan terjadi dan mengganggu kenyamanan penumpang.

"Kok begitu ditarik tidak ada yang menggantikan berarti rencananya miss dong. Karena buat kita maintenance itu penting. Tentunya harus ada yang disiapkan untuk mengganti. Nah inilah yang tidak klop sehingga terjadi keterlambatan sedikit,"tegasnya.

Agar hal ini tidak terjadi lagi, harapnya PT Kereta Api harus melakukan pemeliharaan kereta-kereta yang ada.

"Saya katakan lagi dalam rencana mereka tidak ada harusnya ada dalam operasional itu. Ada yang cadangan, ada yang maintenance dan programnya harus ada,"pungkasnya.

JAKARTA - Terdakwa Gayus Tambunan mengaku belum tahu bahwa dirinya akan diperiksa oleh tim dari Jaksa Agung Muda Pengawas (Jamwas), terkait pernyataannya bahwa dua mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) meminta uang pada dirinya.
"Belum tahu, belum diperiksa juga oleh Jamwas," kata Gayus, saat menunggu persidangan terdakwa Maruli Pandopotan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (14/12/2010).

Gayus yang hari ini dijadwalkan bersaksi untuk Maruli, juga ditemui oleh kuasa hukum Maruli, Juniver Girsang. Saat itu Gayus menyatakan bahwa dirinya adalah korban dari Haposan Hutagalung. "Saya korbannya Haposan," ungkapnya.

Sebelumnya, Gayus Tambunan ketika dalam persidangan mengatakan bahwa dirinya pernah dimintai uang oleh Haposan Hutagalung sebesar USD500 ribu, untuk mengurus masalah surat rencana penuntutan (rentut) di Kejaksaan Agung.

Gayus menyebut dua nama mantan Jampidum, Abdul Hakim Ritonga dan Kamal Sofyan meminta uang kepadanya melalui Haposan.

"Waduh gawat, Jampidum minta jatah," ucap Gayus menirukan ucapan Haposan, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi, dua mantan Jampidum membantah bahwa dirinya pernah meminta uang kepada Haposan bahkan mereka juga membantah kenal dengan Gayus dan Haposan.

"Bagaimana saya mau minta uang ke Gayus, saya kenal saja tidak. Apalagi Haposan, saya tidak mengenalnya. Ketika itu saya tidak memegang perkara Gayus karena sebelum SPDP Gayus masuk, saya sudah serah terima jabatan menjadi wakil jaksa agung," tandas Ritonga.

TANGERANG - Ketua dan anggota KPU Tangerang Selatan (Tangsel) dituding telah bersikap tidak netral, dengan mendukung salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam Pemilukada Tangsel.

"Kami meminta Ketua dan anggota KPU Tangsel segera dicopot dan diganti oleh orang-orang yang bersih dan bekerja secara profesional, netral dan tidak berpihak kepada satu pasangan calon. Jangan sampai hal itu terulang dalam Pemilukada ulang," ujar Ketua LSM Cerdas Bangsa Provinsi Banten, Ali Chandra, kepada okezone, di Kantor KPU Tangsel, Selasa (14/12/2010).

Ali menambahkan, ketidaknetralan KPU Tangsel dalam Pemilukada Tangsel terbukti saat Pemilukada tahap awal, di mana banyak warga yang memiliki KTP tidak bisa mencoblos. Bahkan, warga yang telah pindah selama empat tahun dari Kota Tangsel terdaftar sebagai pemilih.

"Proses sosialisasi KPU Tangsel juga dinilai tidak berjalan. Hal itu terlihat, saat pencoblosan pada 13 Nopember 2010, banyak warga Tangsel yang tidak mengetahui sedang dilangsungkan pencoblosan," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Tangsel Muslih Bachsar mengatakan, indikasi kecurangan Pemilukada Tangsel yang dilakukan KPU Tangsel terlihat dari banyaknya surat C6 (undangan dan kartu pemilih) yang dipulangkan. Padahal, surat itu merupakan hasil survei dari bawah.

"Ada 63 ribu kartu C6 yang dipulangkan. Itu merupakan pelanggaran administratif Pemilukada. Kita sudah melakukan klarifikasi kepada KPU Tangsel, tetapi belum ada tanggapan," terangnya, di kantor Panwaslu Tangsel.

Menurut Muslih, semua kecurangan-kecungaran KPU Tangsel dalam Pemilukada Tangsel sudah terbukti dalam sengketa Pemilukada Tangsel di Mahkamah Konstitusi (MK) dan memiliki ketentuan hukum yang tidak bisa diabaikan.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan bahwa Pemilukada di Tangsel harus diulang. MK menuding, telah terjadi sejumlah kecurangan selama proses pemilihan kepala daerah ini berlangsung.

JAKARTA - Semangat Pemberantasan korupsi di 2011 dinilai menurun ketimbang tahun sebelumnya. Meskipun, dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam Pidato memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 1 Desember lalu, Presiden SBY menyebutkan korupsi sebagai kejahatan utama yang harus diperangi.

Hal ini tercermin dari politik anggaran di masing-masing lembaga penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis, secara umum anggaran keempat lembaga penegak hukum untuk 2011 meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Misalnya anggaran KPK naik menjadi Rp575 miliar dari sebelumnya Rp392 miliar, Kejaksaan menjadi Rp2,6 triliun dari Rp2,5 triliun, Kepolisian naik Rp28,3 triliun dari Rp25 triliun dan Mahkamah Agung menjadi Rp6 triliun dari sebelumnya Rp5,1 triliun.

Namun, alokasinya lebih banyak untuk belanja rutin seperti gaji pegawai, pembangunan gedung, dan rumah dinas. Sementara untuk pemberantasan korupsi justru menurun atau dialokasikan jauh lebih kecil dibanding untuk kebutuhan lainnya.

"Ini mencerminkan pemberantasan korupsi hanya omong kosong dan pencitraan belaka. Jangan terlalu berharap pada pemberantasan korupsi tahun depan. Saya sebut tahun depan ibaratnya berpestalah koruptor," ujar peneliti investigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, kepada wartawan di Bakoel Koffie, Jakarta, Selasa (14/12/2010).

Dia mencontohkan, pada 2011, KPK hanya menganggarkan Rp19 miliar untuk pemberantasan korupsi mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan. Jika dilihat lebih rinci, KPK hanya memprogramkan 65 kasus untuk diselidiki dengan target penyelesaian 40 kasus.

Di tingkat penyidikan ada 60 kasus dengan target penyelesaian 40 kasus dan penuntutan 50 kasus dengan target 40 kasus. Artinya, tahun depan KPK hanya menuntut 40 koruptor ke pengadilan.

Fitra mencurigai, hal ini tak terlepas dari upaya DPR dan pemerintah untuk meredam agresifitas KPK. "Pemerintah dan DPR tidak mau KPK terlalu agresif memberantas korupsi karena nanti yang kena konco-konco mereka juga," kata Uchok.

"Karena KPK independen maka coba dikendalikan melalui anggaran. Kalau enggak, kenapa tidak dibikin 100 kasus aja?" tambahnya.

Di sisi lain, anggaran KPK untuk pencegahan tindak pidana korupsi justru mencapai Rp139 miliar dengan program-program yang menurut Fitra lebih banyak seremonial dan lebih cocok dikerjakan LSM ketimbang lembaga penegak hukum.

Keadaan ini tak berbeda jauh dengan Kejaksaan Agung dimana anggaran pemberantasan korupsi hanya Rp154 miliar atau menurun dibanding tahun 2010 sebesar Rp178 miliar. "Kepolisian khususnya untuk Mabes Polri hanya Rp1,4 miliar. Untuk provinsi dan di bawahnya kami tidak bisa membaca data karena anggarannya tidak dirinci," ujar Uchok.

Adapun anggaran pemberantasan korupsi di Mahkamah Agung sebesar Rp215 miliar lebih banyak digunakan untuk sarana dan prasarana yang mencapai Rp167 miliar, anggaran tunjangan kehormatan Hakim Tipikor sebesar Rp36 miliar dan anggaran operasional dan sewa rumah sebesar Rp11 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Firdaus dari Asosiasi Perempuan Pengusaha Usaha Kecil (Asppuk) mengatakan, dengan politik anggaran seperti ini, pemberantasan korupsi akan semakin berat pada tahun depan. "Dari kasus yang ada sekarang ini, seperti Kasus Gayus, mulai terkuak kasus-kasus lain yang harus ditangani dan membutuhkan anggaran besar tetapi justru alokasinya kecil," ujarnya.

JAKARTA - Konflik Yogyakarta dan pemerintah pusat soal keistimewaan harus segera diatasi untuk menghindari adanya pihak lain yang mencari keuntungan.

"Perlu dijembatani oleh pihak ketiga, baik itu oleh instansi tertentu atau budayawan yang paham masalah ini karena ini kan masalah budaya yang sudah mengakar dari dulu,"ujar pengamat politik, rocky Gerung saat dihubungi okezone, Selasa (14/12/2010).

Menurutnya, masalah Yogyakarta yang pertama itu adalah pertandingan ego politik, antara pihak yang saling berseteru, baik itu dari pihak istana maupun keraton. Bagi orang Yogya, perdebatan ini telah menggoreskan permasalahan budaya atau culuture yang harusnya diapahami oleh negara.

"Ketidakpekaan negara tentang situasi lokal, itu membuat pertentangan politik semakin tidak terselesaikan. Karena msing-masing punya emosi, jadi harus ada pihak-pihak yang mampu menjembatani atau mendamaikan pertentangan ini,"ujarnya lagi.

Jangan sampai dua masalah itu diekspolaitsi, entah dari komentar pusat itu tumpah jadi analisis untuk cari keuntungan, ada orang atau pihak-pihak yang mencari keuntungan dalam situasi ini.

Dikatakannya kembali orang cenderung terlalu mengeksploitasi permasalahan itu menjadi sebuah perdebatan politik yang harusnya bisa diredam.

Yogyakarta menurutnya miniature Indonesia. Banyak orang Indonesia tinggal disana, berbagai budaya dan keragaman multikuluture, otonomi.

Mestinya bisa terpahami oleh pemerintah, bahwa ini masalah budaya bukan negara.
Pemerintah harus melihat soal Yogyakarta dari sudut pandang orang Yogya juga dari kondisi social kultur yogya,"tegasnya.

JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap menegaskan tidak akan mengabaikan hasil sidang paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang memutuskan dukungan terhadap penetapan langsung Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur.

"Tidak mungkin diabaikan. Semua pemikiran itu kita akomodir dan kita bicarakan, karena negara kita demokrasi," kata Chairuman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/12/2010).

Menurut dia, hasil paripurna DPRD DIY itu akan dibicarakan dalam rapat panitia kerja RUU Keistimewaan DIY. "Pembicaraan di DPR nanti kita bisa memilah, bagaimana memadukan keistimewaan Yogya," jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah mengusulkan klausul memilih gubernur DIY melalui DPRD. Sultan akan diposisikan sebagai gubernur utama. Namun, Sultan bisa mencalonkan diri sebagai gubernur yang diberi kewenangan mengelola pemerintahan daerah.

Mengenai polemik penetapan atau pemilihan gubernur, Chairuman berpendapat perbedaan pandangan akan diakomodir dalam pembahasan bila draf RUUK DIY masuk ke DPR.

"Aspirasi harus didengar dan jadi pertimbangan dalam pembahasan di DPR," tutupnya.

JAKARTA - Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo mengaku tidak mendukung adanya referendum terhadap keistimewaan Yogyakarta.

"Referendum tentu saja tidak sesuai dengan amanat 5 September, karena amanat itu tidak mendukung adanya jalan tersebut," ujar Prabukusumo saat berbincang dengan Okezone, Selasa (14/12/2010).

Sebaliknya, referendum akan menjadi jalan terakhir jika memang ada yang dianggap melanggar kesepakatan yang telah baku.

Pada kesempatan sama, Prabukusumo mengaku bangga dan berterima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung adanya penetapan soal pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY.

"Dalam hal ini artinya masyarakat betul-betul mempunyai harga diri untuk menentukan masa depan dan punya pendirian," ujarnya lagi.

JAKARTA - Kesuksesan Densus 88 membendung aksi teror di Tanah Air harus dibayar mahal. Sebanyak 10 anggota kepolisian meninggal dunia saat menjalankan tugas dalam kurun waktu 2010. Beberapa di antaranya adalah personel Densus 88.

"Selama setahun, anggota Densus dan polisi yang tewas sebanyak 10 orang," ungkap Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Iskandar Hasan dalam jumpa pers di Solo, Jawa Tengah, Selasa (14/12/2010).

Sayangnya Iskandar tidak merinci berapa jumlah personel Densus 88 yang tewas saat bertugas. Begitu pula dengan jumlah polisi yang tewas dari satuan lain. "Yang jelas termasuk yang tewas di Sumatera Utara," ujarnya.

Sepanjang 2010, Densus 88 telah menangkap lebih dari 50 tersangka teroris serta menewaskan beberapa di antaranya. Mulai dari kelompok Aceh, Pamulang, Klaten, Medan, Solo, dan terakhir berhasil menangkap Abu Tholut di Kudus.

Meski telah melumpuhkan sebagian besar gembong teroris di Tanah Air, namun perburuan Densus 88 tak berhenti.

Bersama Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT), Densus terus memburu kelompok teroris lain yang berada di bawah kendali Zulkarnaen serta Ridwan alias Iwan Cina. "Pimpinan perampok CIMB Medan," ungkapnya.

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya menanggapi perkembangan situasi di Yogyakarta. Melalui Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Vernando Wanggai, Presiden mengatakan sangat menghargai berbagai pandangan, saran, dan masukan dari masyarakat Yogyakarta.

"Karena saat ini masih tahap penggodokan yang komprehensif, Presiden menyarankan agar masyarakat dapat berpikir jernih untuk menyampaikan usulan substansi yang konstruktif kepada Pemerintah maupun DPR," katanya melaluir rilis kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Selasa (14/12/2010).

Velix menambahkan, SBY juga sangat menaruh hormat kepada masyarakat Yogyakarta. Melalui penyelesaian Undang-Undang Keistimewaan DIY yang merupakan amanat konstitusi, khususnya Pasal 18B Ayat 1 UUD 1945, pemerintah ingin memberikan kepastian payung hukum yang jelas perihal otonomi asimetris bagi Yogyakarta.

"Tujuannya, substansi dari keismewaan ini perlu diwadahi dalam kerangka hukum yang jelas," katanya.

Lebih lanjut, Velix mengatakan penyusunan RUUK DIY tidak diletakkan dalam kerangka politik praktis, namun diletakkan dalam kerangka menyusun tatanan otonomi asimetris yang dapat memadukan pilar keistimewaan, pilar NKRI, dan pilar nilai-nilai demokrasi.

"Dalam menyusun RUUK ini, prinsip-prinsip ke-bhinneka-an, kekhususan, hak asal-usul daerah, kerakyatan, dan sosial budaya selalu dikedepankan oleh pemerintah," ujarnya.

Selain itu, dalam merumuskan model kepemimpinan DIY, Pemerintah tidak ingin merancang undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, kata Velix, Presiden SBY mengajak semua pihak untuk mencari titik temu, baik mereka yang meletakkan argumen pada Pasal 18 B Ayat 1, maupun mereka yang berpendapat atas dasar Pasal 18 Ayat 4.

"Dengan demikian, kita semua mencapai tatanan demokratis yang bersifat istimewa. Tatanan yang tetap memberi hak, peran, dan peluang yang besar kepada pewaris Kasultanan dan Pakualaman," ujarnya.