BANDUNG - Sejak kejadian jatuhnya pesawat Super Decalthon pada pukul 10.12 WIB, kegiatan aerobatik di Lanud Husein Sastranegara, terpaksa dihentikan.

Hal ini dilakukan untuk menghindari insiden serupa yang terjadi saat acara Bandung Air Show tersebut. Padahal, ribuan pengunjung yang datang justru sengaja ingin menyaksikan atraksi aerobatik.

"Kita hentikan terlebih dahulu kegiatan aerobatik," ungkap Komandan Lanud Husein Sastra Negara Kolonel Pnb Asep Adang Supriadi, kepada wartawan, Jumat (24/9/2010).

Adang menjelaskan, pihaknya akan menunggu hasil evaluasi terkait kejadian dan rangkaian kegiatan hari ini. "Kita akan lakukan evaluasi terlebih dahulu apakah (besok) dilanjut atau tidak, tergantung evaluasi nanti sore," tuturnya.

Dikatakan Adang, pesawat yang diterbangkan oleh korban sekira pukul 08.00 WIB sempat melakukan aksi aerobatik. "Mungkin karena mereka ingin memuaskan pengunjung, pada pukul 10.00 WIB mereka pun terbang kembali," beber Adang.

JAKARTA - Pernyataan Dubes Indonesia untuk Belanda Junus Effendy Habibie yang meragukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berkunjung ke Belanda awal Oktober mendatang terbantahkan.

Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah di Istana Presiden mengatakan, Presiden tetap merencanakan kunjungan ke Belanda Oktober mendatang.

"Tidak ada perkembangan berbeda terkait kunjungan Presiden ke Belanda," terang Teuku di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (24/9/2010).

Jadwal kunjungan Presiden ke Belanda saat ini masih dirapatkan. Kemungkinan, pekan depan akan diumumkan kepastiannya.

Dalam wawancara dengan The Dutch Daily, Junus menyatakan Presiden SBY dalam keraguan untuk datang ke Belanda jika partai pimpinan anti-Islam Belanda Geert Wilders memerintah Belanda.

Partai PVV yang dipimpin oleh Wilders memang masuk dalam koalisi pemerintahan baru Belanda, setelah mereka meraih suara mayoritas dalam pemilu lalu.

Namun belakangan, Junus menilai The Dutch Daily salah mengutip wawancaranya. Melalui Radio Netherland meralat pernyataannya tersebut dan menyebutkan adanya Wilders di pemerintahan mungkin saja kunjungan kali ini tidak berlangsung seramah dengan sikap pemerintahan PM Balkenende, yang memang dikenal dekat dengan Indonesia.

JAKARTA - Ketua Fraksi PPP di DPR Hazrul Azwar mengatakan, pilihan Jaksa Agung baru merupakan hak prerogatif Presiden.

Namun, PPP berharap pengganti Hendarman Supandji nantinya mampu membersihkan kejaksaan dari citra negatif yang melekat di publik.

"Yang paling dibutuhkan Jaksa Agung yang mampu memperbaiki citra kejaksaan, melakukan reformasi institusi. Yang selama ini kami dengar hukum bisa dibeli, tuntutan bisa diolah. Jangan ada lagi citra negatif seperti itu. Jangan ada lagi jaksa terima suap. Jaksa harus tetap dalam koridor hukum dalam bertugas," kata Hazrul ketika berbincang dengan okezone, Jumat (24/9/2010).

Bila persyaratan itu dipenuhi, maka usulan seputar calon internal atau eksternal, sambung Hazrul, tak lagi jadi polemik.

Saat ini muncul sejumlah nama yang disebut-sebut layak menjadi Jaksa Agung di antaranya Basrief Arief (mantan Wakil Jaksa Agung), Benny K Harman (ketua Komisi III DPR), Todung Mulya Lubis (advokat senior), Darmono (Wakil Jaksa Agung) dan Marwan Effendy yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan.

Hazrul sendiri tidak mau berkomentar soal kelima nama tersebut. Baginya, terlalu subyektif untuk memberi penilaian tanpa mengetahui rekam jejak para calon.

"Soal pengangkatan Jaksa Agung itu sudah jadi kompentensi dan wewenang Presiden. Bagi Fraksi PPP, yang penting Jaksa Agung memiliki kecakapan dan kualitas dan tidak bisa diintervensi dalam mengambil keputusan," sambungnya

JAKARTA - Perombakan besar-besaran di tubuh Kementerian BUMN yang akan dilakukan siang ini merupakan wewenang Menteri BUMN Mustafa Abubakar.

Ketua Komisi VI DPR-RI Airlangga Hartarto menyatakan pergantian tersebut adalah hal wajar dan merupakan wewenang penuh dari Menteri BUMN. Dirinya juga tidak berani berkomentar terkait kemungkinan adanya intervensi dalam pergantian tersebut.

"Pergantian merupakan hak Menteri," ujarnya saat dihubungi okezone di Jakarta, Jumat (24/9/2010).

Namun, dirinya lebih menyoroti terkait dengan perampingan jabatan dan fungsinya tersebut. Menurutnya, perubahan struktur Kementerian yang secara teknis tidak menyederhanakan struktur seperti penggabungan industri jasa seperti jasa keuangan dan jasa konstruksi.

"Jasa keuangan dan jasa konstruksi merupakan dua spesies yang sangat berbeda atau tidak ada kesamaannya, jadi harusnya tetap dipisahnya," ujarnya.

Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, Kementerian BUMN dikabarkan bakal resmi mencopot lima pejabat eselon I termasuk salah satu di antaranya pejabat Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu hari ini.

Adapun empat pejabat lainnya yaitu Deputi Bidang Jasa dan Usaha Kementerian BUMN Muhayat, Deputi Bidang Logistik dan Pariwisata Kementerian BUMN Harry Susetyo Nugroho, Deputi Menteri BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi Sahala Lumban Gaol, serta Deputi Menteri Bidang Agroindustri, Penerbitan dan Percetakan, Agus Pakpahan.

"Terhitung besok. Tepatnya pukul 14.30 WIB, jabatan Pak Sesmen akan dicopot," ujar sebuah sumber di Kementerian BUMN yang enggan disebut namanya, di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan informasi dari sumber tersebut, pejabat eselon I yang bertahan antara lain Deputi Menteri BUMN Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Parikesit Suprapto dan eputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi, Mahmudin Yasin.

Berikut susunan pejabat Eselon I Kementerian BUMN yang baru:
Sekretaris Kementerian BUMN Mahmudin Yasin (Mantan Deputi Restrukturisasi dan Privatisasi).
Deputi Bidang Jasa Parikesit Suprapto.
Deputi Bidang Industri Strategis Irnandan Laksanawan.
Deputi Bidang Industri Primer Megananda Daryono.
Deputi Bidang Infrastruktur dan Manufaktur Bambang Solihin.
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Pandu Djayanto.

JAKARTA - Pergantian pejabat eselon I di tubuh Kementerian BUMN yang akan dilakukan siang ini dikarenakan telah habisnya masa jabatan. Hal tersebut ditekankan terutama pada pergantian Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.

Menurut Menteri BUMN Mustafa Abubakar melihat kinerja Said Didu selama ini tidak ada masalah. Hanya saja masa jabatan Said yang sudah habis membuatnya harus segera diganti.

"Beliau adalah orang yang pekerja keras, rajin dengan jaringan yang luas tetapi karena habis masa jabatannya ya harus diganti karena masa jabatannya sudah habis kan periode maksimalnya lima tahun," ujarnya kepada wartawan dalam acara pemilihan Ketua Umum Kadin Indonesia, di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (24/9/2010).

Dirinya berharap dengan adanya pergantian ini diharapkan dapat menambah spirit dari kementerian BUMN. Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, Kementerian BUMN dikabarkan bakal resmi mencopot lima pejabat eselon I termasuk salah satu di antaranya pejabat Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.

Adapun empat pejabat lainnya yaitu Deputi Bidang Jasa dan Usaha Kementerian BUMN Muhayat, Deputi Bidang Logistik dan Pariwisata Kementerian BUMN Harry Susetyo Nugroho, Deputi Menteri BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi Sahala Lumban Gaol, serta Deputi Menteri Bidang Agroindustri, Penerbitan dan Percetakan, Agus Pakpahan.

"Terhitung hari ini. Tepatnya pukul 14.30 WIB, jabatan Pak Sesmen akan dicopot," ujar sebuah sumber di Kementerian BUMN yang enggan disebut namanya, di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan informasi dari sumber tersebut, pejabat eselon I yang bertahan antara lain Deputi Menteri BUMN Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Parikesit Suprapto dan eputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi, Mahmudin Yasin.

Berikut susunan pejabat Eselon I Kementerian BUMN yang baru:

Sekretaris Kementerian BUMN Mahmudin Yasin (Mantan Deputi Restrukturisasi dan Privatisasi).
Deputi Bidang Jasa Parikesit Suprapto.
Deputi Bidang Industri Strategis Irnandan Laksanawan.
Deputi Bidang Industri Primer Megananda Daryono.
Deputi Bidang Infrastruktur dan Manufaktur Bambang Solihin.
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Pandu Djayanto.

Sementara itu, saat dikonfirmasi kepada Said Didu, dia pun enggan mengomentari alasan pencopotan dirinya dari jabatan di Kementerian BUMN tersebut. Menurutnya, hal itu sudah merupakan kewenangan dari Menteri BUMN.

"Tanya Pak Menteri lah! Aku tidak mengerti, Pak Menteri lah yang punya kewenangan. Per besok (sudah resmi dicopot)," tukasnya.

JAKARTA - Menteri BUMN Mustafa Abubakar secara resmi mengganti 10 pejabat setingkat eselon I dan staf ahli. Selanjutnya 11 pejabat baru diangkat untuk mengisi posisi yang ada.

Adapun dari 10 nama yang diganti tersebut, ada sejumlah nama yang kembali diangkat oleh Kementerian BUMN namun menempati jabatan yang berbeda. Di antaranya Mahmudin Yasin yang resmi menggantikan posisi Said Didu sebagai Sekretaris Menteri BUMN di mana sebelumnya dirinya menjabat sebagai Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi.

Pergantian pejabat Eselon I Kementerian BUMN tersebut didasarkan atas Keputusan Presiden RI Nomor: 127/M Tahun 2010 tanggal 16 September 2010.

Dalam Keputusan Presiden tersebut, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya :
1. Muhammad Said Didu, sebagai Sekretaris Menteri BUMN
2. Parikesit Suprapto, sebagai Deputi Menteri BUMN Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan
3. Muchayat sebagai Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Jasa Lainnya
4. Harry Susetyo Nugroho, sebagai Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata
5. Agus Pakpahan sebagai Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan
6. Sahala Lumban Gaol, sebagai Deputi MenteriBUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi
7. Mahmuddin Yasin, sebagai Deputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi
8. Achiran Pandu Djajanto, sebagai Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Tata Kelola Perusahaan
9. Sumarno Surono sebagai Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat
10. Gumilang Hardjakoesoema, sebagai Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Pengembangan Investasi.

Selanjutnya diangkat:

1. Mahmuddin Yasin, sebagai Sekretaris Kementerian BUMN

2. Megananda Daryono, sebagai Deputi Bidang Usaha Primer Kementerian BUMN
3. Irnanda Laksanawan, sebagai Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN
4. Sumaryanto Widayatin, sebagai Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN
5. Parikesit Suprapto, , sebagai Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN
6. Achiran Pandu Djajanto, sebagai Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN
7. Harry Susetyo Nugroho, sebagai Staf Ahli Bidang Tata Kelola BUMN Kementerian BUMN
8. Sahala Lumban Gaol, sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Kementerian BUMN
9. Bagus Rumbogo, sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian BUMN
10. Wahyu Hidayat, sebagai Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Kementerian BUMN
11.Suhendro, sebagai Staf Ahli Bidang Investasi dan Sinergi BUMN Kementerian BUMN

BLORA - Kondisi Kota Jakarta semakin semrawut dan memprihatinkan. Hal ini mendapat kecaman dari berbagai pihak termasuk Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

Menurutnya, pemeritahan Fauzi Bowo dinilai tidak tegas dalam mengatasi banjir. Diperparah lagi dengan terjadinya penurunan tanah di berbagai area vital di Ibu Kota. Seharusnya, tegas dia, hal tersebut tidak terjadi, jika konsep megapolitan mengoptimalkan daerah sekitar menjadi area penyangga.

Dengan mimik serius, pria yang biasa disapa Bang Yos ini memberikan keterangan pedas tentang banjir, serta tanah ambles yang terjadi di Jakarta.

Bang Yos mengecam tindakan aparatur negara yang dinilai kurang tegas dalam mengambil keputusan, sehingga bencana banjir di Jakarta bartambah parah.

Pernyataan Bang Yos tersebut menyikapi pernyataan sejumlah pakar, pengamat dan LSM lingkungan hidup yang memprediksi Jakarta akan tenggelam secara lambat laun jika pemerintah tidak serius menyikapi sederet persoalan seperti ruang terbuka hijau dan pengelolaan air bawah tanah.

Dalam kesempatan itu, Sutiyoso yang didampingi Letjen Yusuf Kartanegara saat melakukan jumpa kangen dengan masyarakat di Randublatung, Blora, juga menyindir kinerja pemerintah pusat yang lemah, sehingga bangsa lain dengan leluasa masuk dan meremehkan Indonesia.

Kunjungan Sutiyoso di Blora sendiri merupakan safari politik jelang Pilpres 2014 mendatang. Melalui Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang diketuainya, Sutiyoso berniat akan mencalonkan diri menjadi Presiden.

Acara temu kangen ini diakhiri dengan pertunjukan kesenian rakyat, yang mendaulatkan Sutiyoso naik reog diiringi tepuk tangan warga

JAKARTA - Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menegaskan bahwa pelaku perampokan di Sumatera Utara menjadi satu bagian dengan kelompok teroris yang menganggap halal kejahatan tersebut, meski sampai membunuh polisi.

"Bahwa perampokan-perampokan yang terjadi itu sah dan halal. Kita, khususnya polisi dianggap halal untuk dibunuh," ujar Kapolri dalam konferensi pers di Kompleks Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Jumat (24/9/2010).

Dalam kesempatan tersebut Kapolri juga memaparkan terkait jumlah tersangka perampokan di CIMB Niaga yang berhasil ditangkap dari Sumut dan sekitarnya.

"Keseluruhannya ada 16 orang, 3 orang meninggal. Tolong dipahami, tidak ada mereka (pelaku perampokan dengan kelompok teroris) yang terlepas," tegasnya.

Komplotan ini, kata Kapolri, adalah kelompok yang bisa beradapsi dengan masyarakat, memiliki identitas baru dan dapat menyatu dengan orang banyak. Bahkan boleh jadi dikenal baik oleh masyarakat.

"Dan nyatanya mereka adalah pelaku dan bisa dibuktikan kelompok teror. Jadi tidak ujug-ujug (menangkap)," tandanya.

Kapolri menambahkan, kelompok ini juga sudah melakukan aksi di salah satu warnet di Medan baru dengan menggasak uang senilai Rp27 juta dan dari sebuah money changer senilai Rp76 juta.

"Dan sudah ada tiga showroom yang sudah diamati. Walaupun mereka telah menembak anak-anak kita (polisi), itu tidak akan menyurutkan kita," pungkasnya.

JAKARTA – Wacana tes keperawanan bagi calon siswa SMA di Provinsi Jambi menuai kontroversi. Secara tegas Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menolak wacana tersebut.

"Saya kira itu melanggar HAM karena persoalan keperawanan itu privasi setiap orang. Kami secara tegas menolak wacana tersebut," ujar Ketua Komnas PA Aries Merdeka Sirait saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, Jumat (24/9/2010).

Aries mempertanyakan tolak ukur membedakan dan bukti bagi siswa yang masih perawan dan tidak perawan. "Apalagi kalau laki-laki, bagaimana cara mengetahuinya. Wacana ini sama sekali tak ada kerjaan dan berlebihan," tandasnya.

Daripada memeriksa keperawanan yang dinilai sangat privasi, kata Aries, lebih baik, lembaga pendidikan lebih memikirkan apakah anak tersebut memiliki ketergantungan narkoba atau tidak. Sebab, persoalan narkoba berdampak kepada masyarakat, tetapi soal keperawanan lebih bersifat pribadi.

"Seandainya siswa yang diperiksa keperawanannya tersebut mengaku, lalu apa untungnya. Pokonya kami menolak wacana ini," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Wacana kontroversial tentang pendidikan muncul di Provinsi Jambi. Untuk dapat melanjutkan pindidikan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), calon siswa harus masih perawan dan perjaka.

Gagasan ini pertama kali muncul dari Anggota Komisi IV DPRD Jambi, Bambang Bayu Suseno. Menurutnya, ide tersebut digulirkan, karena angka pergaulan bebas di kota besar termasuk Jambi, terus meningkat.

"Saya sadar wacana ini menimbulkan kontroversi. Tapi wacana ini saya usulkan untuk syok terapi generasi muda. Jujur, saya prihatin dengan pergaulan remaja saat ini," tegas Bambang saat diwawancara okezone.

JAKARTA – Wacana kontroversial tentang pendidikan muncul di Provinsi Jambi. Untuk dapat melanjutkan pindidikan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), calon siswa harus masih perawan dan perjaka.

Gagasan ini pertama kali muncul dari Anggota Komisi IV DPRD Jambi, Bambang Bayu Suseno. Menurutnya, ide tersebut digulirkan, karena angka pergaulan bebas di kota besar termasuk Jambi, terus meningkat.

"Saya sadar wacana ini menimbulkan kontroversi. Tapi wacana ini saya usulkan untuk syok terapi generasi muda. Jujur, saya prihatin dengan pergaulan remaja saat ini," tegas Bambang saat diwawancara okezone per telepon, Jumat (24/9/2010).

Menurutnya, tes keperawanan dan keperjakaan tersebut dilakukan bukan dengan cara tes fisik, melainkan dalam bentuk wawancara. Diharapkan, para calon siswa dapat secara jujur menceritakan masa lalunya kepada guru konseling atau psikiater.

"Saya yakin, banyak dari mereka yang sudah tidak perawan tetapi malu bercerita kepada orang apalagi orangtua. Karena itu, mereka bisa bercerita kepada guru konseling dan identitasnya dirahasiakan," tandasnya.

Bambang sadar wacananya tersebut akan menuai pro kontra. Karena itu, dia legowo jika idenya tidak diterima Dinas Pendidikan setempat. "Saya hanya memberikan ide. Kalau diterima saya bersyukur, kalau ditolak juga tak apa-apa. Yang pasti fenomena ini sudah menjadi persoalan tingkat nasional," pungkasnya.

JAKARTA- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji dalam uji materi UU Perlindungan Saksi dan Korban.

"Menolak permohonan untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD saat membacakan putusan di ruang sidang Gedung MK, Jumat (24/9/2010). Imbasnya, seseorang yang menjadi saksi sekaligus tersangka tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hukum.

Diketahui, permohonan uji materi Susno diawali dari kasus yang menimpanya. Susno ditahan setelah menjadi tersangka karena diduga menerima suap Rp500 juta saat Polri menyidik kasus arwana di Riau, pada 2008. Padahal, kasus yang dibongkar Susno memunculkan nama Syahril Djohan.

Susno menuding terjadi mafia hukum yang melibatkan Syahril Djohan dan Haposan Hutagalung dalam kasus PT Salma Arwana Lestari.

Susno kemudian mempermasalahkan, mengapa dirinya yang membongkar kasus juga dijadikan tersangka. Susno pun meminta agar seorang pembongkar kasus tidak dapat menjadi tersangka dalam perkara yang sama.

Melalui pengacaranya, Susno mengajukan uji materi pasal 10 ayat 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sebab, pasal tersebut memberi ruang jika pembongkar kasus dapat menjadi tersangka pada kasus yang sama.

Susno meminta pada MK agar membatalkan pasal 10 ayat 2 atau jika tidak, Susno meminta MK menafsirkan pasal tersebut agar dapat ditafsirkan, saksi yang menjadi tersangka dalam kasus yang sama harus dimaknai bahwa status tersangka ditetapkan terlebih dahulu sebelum dia menjadi saksi perkara tersebut.

Adapun pasal 10 ayat 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi, seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Dalam pertimbangan hukum putusan, hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi mengatakan, Susno meminta agar pasal 10 ayat 2 UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimaknai bahwa seorang yang berstatus saksi sekaligus tersangka harus dibebaskan dari tuntutan hukum. Hal itu adalah bentuk keringanan bagi seorang yang berstatus saksi sekaligus tersangka.

Namun, majelis hakim MK berpendapat jika seorang yang berstatus saksi sekaligus tersangka tetap diproses hukum. Sesuai dengan UU 13/2006 Orang yang berstatus saksi sekaligus tersangka akan mendapat keringanan hukuman ketika disidang.

Keringanan hukuman diserahkan ke hakim. Nah, menurut MK keringanan hukuman tersebut sudah cukup dan tidak tepat jika seorang yang berstatus saksi sekaligus tersangka dibebaskan dari hukuman.

Fadlil mengatakan, seorang saksi yang dilindungi adalah saksi yang sama sekali tidak terlibat sebagai pelaku kejahatan. Sementara seorang yang melakukan tindak kejahatan harus dihukum.