JAKARTA - Pemerintah berencana mengirim draf Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) hari ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Iya dikirim hari ini," kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha saat dikonfirmasi okezone, Kamis (16/12/2010). Namun, Julian tidak menjelaskan pukul berapa draf tersebut akan sampai di Senayan. "Silahkan ditanyakan langsung kepada Mensesneg," ujarnya.

Seperti diketahui, polemik keistimewaan DIY bergulir manakala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pernyataan mengenai sistem monarki yang tidak dikenal dalam era demokrasi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjelaskan, Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam akan ditempatkan sebagai gubernur dan wakil gubernur utama. Sementara, gubernur di bawah Sultan akan dipilih melalui DPRD.

Mengenai klausul Sultan sebagai gubernur utama, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar ikut angkat bicara. Menurut dia, posisi gubernur utama sangat strategis di pemerintahan daerah Yogyakarta.

"Pemerintah daerah harus selalu minta persetujuan kepada gubernur utama (Sultan). Kalau gubernur utama tidak memberi persetujuan, maka tidak bisa jalan. Persetujuan harus didengar," kata Patrialis di Gedung DPR, Selasa, 14 Desember lalu.

Kewenangan penuh itu, sebut Patrialis, sebagai bentuk keistimewaan yang dirancang pemerintah untuk menghargai Sultan Hamengku Buwono. "Pemerintah justru memberi keistimewaan dengan sistem dan memberi penghargaan kepada Sultan dan Paku Alam," sambungnya.

Di Senayan, sejumlah politisi berbicara lantang mengenai klausul pemilihan gubernur. Menurut sejumlah kader PKS, PDIP, PAN dan Golkar, Sultan seharusnya otomatis ditetapkan sebagai gubernur. Pasalnya, klausul pemilihan via DPRD bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Melihat reaksi yang bertolak dengan usul pemerintah, Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi menggelar pertemuan dengan Mendagri di kantor Setgab pada 9 Desember lalu.

Hasilnya disepakati tiga hal yakni, pemerintah tetap menghormati keistimewaan DIY, sistem demokrasi harus diterapkan khususnya terkait pemilihan kepala daerah serta meningkatkan komunikasi dengan masyarakat Yogyakarta terkait draf usulan pemerintah pusat. "Ini kan kita masih baru brainstorming itu, disepakati begitu," kata Sekretaris Setgab Syarif Hasan saat itu.

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menghadiri pelantikan perwira Polri di Lapangan Bhayangkara Akademi Polisi (Akpol), Candi, Semarang, Jawa Tengah pagi ini.

Berdasarkan informasi dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Kombes (Pol) Ketut Untung Yoga, sebanyak 465 taruna Akpol akan menjadi perwira Polri. Mereka terdiri dari tiga Detesemen yakni Detasemen 42 sebanyak 79 perwira, Detasemen 43 sebanyak 314 perwira dan Detasemen 44 yang terdiri dari 72 perwira

Ketut Untung menjelaskan tujuan pendidikan taruan selain membentuk perwira Polri yang berkemampuan, terampil juga menjadi abdi negara dan masyarakat yang profesional. "Bermoral memiliki watak yang menjunjung tinggi kebenaran keadilan dan kejujuran yang berpedoman kepada moral dan kode etik kepolisian, profesional dalam melaksanakan tugas kepolisian," kata Ketut Untung kepada okezone, Rabu (15/12/2010) malam.

Selain itu, Polri juga akan memberikan penghargaan Adi Makayasa atas prestasi taruna dengan nilai tertinggi yang diperoleh selama menjalani pendidikan. Penerima penghargaan adalah Brigadir Taruna Irfan Widyanto dari Detasemen 42, Brigadir Taruna Reza Pahlevi (Detasemen 43) dan Agus Subamapraja, Brigadir Taruna asal Depok, Jawa Barat.

JAKARTA - Satgas pemberantasan mafia hukum kini menjadi sorotan tajam di mata publik. Selain dinilai belum berprestasi, berdirinya satgas dinilai inkonstitusional.

Pernyataan ini disampaikan Aliansi Bubarkan Satgas Pemberantasan Mafia yang terdiri dari Institut Proklamasi (IP), Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK),Central Gerakan Mahasiswa Universitas Bung Karno (CGM UBK),Gerakan Rakyat untuk Pemerintahan Bersih (GARANSI),Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Aliansi berpendapat pembentukan Satgas sudah bermasalah dan menjadikan penegakan hukum di lembaga penegak hukum tumpang tindih.

"Di dalam prakteknya peranan Satgas melebihi para penegak hukum yang konstitusinal," ujar anggota Aliansi, Hari Purwanto dalam rilis yang diterima okezone, Rabu, (15/12/2010) malam.

Pemerintah, lanjut Hari, merancukan sistem penegakkan hukum. Padahal pemerintah seharusnya bisa menjaga dan memaksimalkan fungsi lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

Masyarakat, sambung Hari diberikan tontonan tindakan seremonial Satgas seperti meninjau lembaga pemasyarakatan yang memiliki kamar-kamar khusus lengkap dengan fasilitas seperti hotel berbintang seperti yang didapati di sel Artalyta Suryani.

"Hal tersebut juga telah membuktikan Depertemen Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat yang membawahi lembaga pemasyarakat tidak berfungsi," imbuhnya.

Perkembangan dari pembentukan Satgas pemberantasan mafia hukum yang inkonstitusional, juga mengakibatkan para anggotanya tidak memiliki sikap dan tindakan yang profesional.

"Dari pendapat-pendapat yang disampaikan oleh beberapa anggota satgas yang pada akhirnya membentuk opini-opini yang berbenturan dengan instansi-instansi atau komisi-komisi penegak hukum yang konstitusional dan terkadang memojokan golongan-golongan atau individu-individu tertentu," katanya.

Pada prakteknya, satgas, sebut Hari, tebang pilih dalam mengungkap praktik mafia hukum, sehingga peranan Satgas lebih cenderung sebagai alat dalam politik pencitraan dan politis.

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan membentuk majelis kehormatan hakim (MKH) untuk menyelidiki ada tidaknya pelanggaran etika yang diduga dilakukan hakim konstitusi, Arsyad Sanusi.

Pembentukan MKH itu diutarakan hakim konstitusi Akil Mochtar di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Pembentukan majelis kehormatan itu merupakan permintaannya demi memperjelas kecurigaan ada tidaknya dugaan pelanggaran etika hakim.

"Tadi pagi (kemarin),saat rapat permusyawaratan hakim, saya sudah bilang ke Pak Ketua agar dibentuk MKH. Akan segera diproses,katanya," ungkap Akil. Pembentukan MKH itu demi kebaikan MK secara kelembagaan. Karena itu, sebelum pembentukan diawali dengan panel terlebih dulu.

Dari panel hakim akan diketahui apakah ada indikasi dugaan pelanggaran kode etik atau tidak. Akil dan Arsyad disebut-sebut melakukan pelanggaran etika dalam melaksanakan tugas sebagai hakim MK.

Usulan pembentukan MKH awalnya diutarakan tim investigasi percobaan dugaan penyuapan hakim MK yang diketuai Refly Harun.Tim investigasi menemukan adanya dugaan pelanggaran etik hakim.

Arsyad Sanusi menyerahkan sepenuhnya masalah pembentukan MKH oleh MK ini.Arsyad disorot karena anak dan adik iparnya bertemu dengan pihak yang pernah beperkara di MK. "Kalau soal majelis kehormatan,saya serahkan ke MK,"kata Arsyad. Arsyad kecewa pada pihak yang memintanya mundur tanpa mengetahui perkara dengan tepat.

"Alangkah kejamnya kalau belum memahami persolan langsung meminta saya mundur.Saya siap mundur kalau melanggar kode etik dan anak saya terlibat," janjinya. Adik ipar Arsyad, Zaimar, dan anak Arsyad, Neshawaty, pernah bertemu Dirwan Mahmud.

Dirwan adalah mantan calon bupati Bengkulu Selatan yang kalah saat beperkara di MK.MK memutuskan agar Pilkada Bengkulu Utara diulang dan tidak diikuti Dirwan. Atas putusan tersebut Dirwan mengajukan uji materi UU Pemda, dengan tujuan agar dia dapat mengikuti pemungutan ulang di Pilkada Bengkulu Selatan.

Kronologi kejadian itulah yang ditemukan Refly beserta tim dan masalah ini telah dilaporkan ke MK. Perkara tersebut kemudian menyeret panitera MK bernama Makhfud yang diduga telah menerima suap.