JAKARTA- Sebanyak 38 anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan pelanggaran sepanjang 2010. Setelah dipecat, secara otomatis mereka tidak memiliki hak lagi di organisasi Kepolisian.

''Sepanjang 2010, sudah 38 anggota kepolisian yang diberhentikan. Sejak diputuskan berhenti atau di PTDH-kan, mereka tidak memiliki hak lagi atas organisasi kepolisian berupa gaji, hak-hak lain, termasuk atribut kepolisian," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Baharudin Djafar di Mapolda Metro Jaya, Selasa (21/12/2010).

Baharudin menjelaskan maksud pihaknya mengumumkan hal ini kepada publik sebagai bentuk ketegasan pimpinan Polri kepada oknum-oknum anggota yang nakal. "Dengan mengatakan ini, mereka bukan kami eksploitasi. Namun apabila di antara mereka yang masih menggunakan atribut Kepolisian bisa dilaporkan kepada kami," ungkapnya.

Dari 38 polisi yang dipecat ini, kesalahan terbesar yang dilakukan oknum anggota tersebut adalah 23 orang karena disersi, delapan orang karena kasus narkoba, dan tujuh orang melakukan tindak pidana seperti pencurian, penadah, penipuan, dan menelantarkan istri.

"Anggota yang dipecat semua bintara, pangkat tertinggi Bripda-Aipda. Mereka yang dipecat dengan alasan melakukan tindak pidana telah melalui sidang umum," pungkasnya.

Berikut 38 polisi yang dipecat sepanjang 2010:
Briptu I dari Polres Metro Bandara, Brigadir JP dari Polres Metro Jakarta Selatan, Brigadir AD dari Polres Metro Jakarta Timur, Bripka TA dari Polres Metro Jakarta Selatan, Bripda RRH dari Polres Metro Jakarta Utara, Briptu FH dari Polres Metro Jakarta Utara, Briptu LHS dari Polres Kepulauan Seribu, Bripka AIT dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Brigadir AW dari Brimob Polda Metro Jaya.

Bripda RP dari Brimob Polda Metro Jaya, Briptu US dari Satuan Obvit Polda Metro Jaya, Bripda BS dari Brimob Polda Metro Jaya, Bripda WM dari Biro Personal Polda Metro Jaya, Briptu WK dari Polres Metro Bandara, Bripda DS dari Intel Polda Metro Jaya, Bripda BP dari Brimob Polda Metro Jaya, Aipda BS dari Detasemen Markas Polda Metro Jaya, Bripka AR dari Polres Metro Tanjung Priok, Bripka M dari Polres Metro Bekasi Kota, Bripka AKP dari Polres Metro Jakarta Selatan.

Brigadir SW dari Polres Metro Tanjung Priok, Brigadir PIN dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Brigadir SP dari Propam Polda Metro Jaya, Brigadir E dari Polres Metro Bekasi Kota, Briptu SP dari Polres Metro Jakarta Selatan, Briptu MR dari Brimob Polda Metro Jaya, Briptu W dari biro Personal Polda Metro Jaya, Briptu RS dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

Bripda RR dari Polres Metro Bekasi Kota, Bripda AI dari obvit Polda metro Jaya, Bripda BST dari Samapta Polda Metro Jaya, Bripda AS dari Biro Personel Polda Metro Jaya, Bripda EM dari Samapta Polda Metro Jaya, Bripda HI dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Bripda YI dari Brimob Polda Metro Jaya, Bripda TGS dari Samapta Polda Metro JAYA, Bripda AR dari Polres Metro Jakarta Selatan, Bripda DH dari Obvit Polda Metro Jaya.

BANYUMAS - Sebuah truk bernomor polisi R 1474 HA yang dikemudikan Tugino, warga Ajibarang Banyumas terguling di Jalan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa siang.

Menurut Tugino, sebelum terguling truk berusaha menghindari rombongan sepeda motor dari arah depan. Namun karena banyaknya lobang di jalan raya, roda truk akhirnya terperosok masuk lubang. Truk pun terguling ke jurang sedalam dua meter.

"Saya awalnya menghindar laju rombongan sepeda motor, tapi karena di depan banyak lubang akhirnya terperosok," ujar Tugino, Selasa (21/12/2010).

Sebelum terguling, truk juga sempat menabrak sebuah pohon kelapa. Sementara muatan 150 karung gula pasir dan 165 karung terigu juga ikut terguling. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung ikut membantu mengevakuasi karung gula pasir dan terigu tersebut.

Hingga kini, truk tersebut masih belum dievakuasi. Sementara kondisi jalan utama dari Jakarta menuju Banyumas lumpuh akibat peristiwa ini. Kondisi jalan di lokasi kejadian memang dikenal rusak dan penuh lubang di sepanjang jalan.

Hingga kini, polisi masih memeriksa sopir dan kenek truk yang hanya luka ringan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Kasus ini sendiri kini ditangani Satlantas Polres Banyumas.

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melantik Busyro Muqoddas sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin kemarin. Siang ini, mantan Ketua Komisi Yudisial itu pun mulai berkantor di Kuningan.

"Iya informasinya seperti itu (pukul 13.00 WIB), seusai sertijab di KY," kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar saat di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (21/12/2010).

Dia mengaku, KPK tidak mempunyai persiapan khusus menyambut kedatangan pimpinan baru tersebut.

"Nggak ada, nanti paling langsung rapat dengan pimpinan yang lain. Iya nanti kita share informasi juga terkait KPK kepada Pak Busyro," tegasnya.

Ditanya apakah dalam rapat tersebut semua pimpinan lengkap, Haryono mengaku ada satu pimpinan yang absen. "Ada semua kecuali Pak Chandra. Pak Chandra kebetulan lagi ada tugas keluar."

Seusai dilantik di Istana Presiden, kepada wartawan Busyro mengaku akan mengusut sejumlah kasus yang kini mandek di KPK. Sejumlah kasus yang akan menjadi prioritas yakni Bank Century dan Gayus Tambunan.

JAKARTA - Keutuhan Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi yang dinahkodai Ketua Umum Partai Gokar Aburizal Bakrie diragukan banyak pihak.

Baru-baru ini Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengeluh keputusan di Setgab sering kali hanya diambil oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar.

Apakah Setgab bisa bertahan hingga 2014? Menurut Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, bertahan atau tidaknya Setgab hingga 2014 terkait dengan prasyarat Setgab.

"Apakah semua Partai di Setgab sudah mendapatkan apa yang mereka yang inginkan, ini kan hanya tergantung siapa mendapat apa," katanya saat dihubungi okezone Selasa (21/12/2010).

ika itu tidak terpenuhi, lanjutnya kemungkinan Setgab pecah sebelum 2014 bisa saja terjadi. "Itu prasyarat apakah bisa menuju 2014 atau pecah kongsi di 2013 itu tergantung siapa mendapat apa," jelasnya.

Saat ini Zuhro menilai Partai Golkar sudah gusar dengan keberadaannya di Setgab, pasalnya dari sekian banyak posisi kursi menteri di kabinet, partai berlambang pohon beringin tersebut hanya mendapat jatah empat kursi.

"Mereka kan partai pemenang kedua, pasti ingin mendapat lebih, mereka belum puas dengan posisi di pemerintah," pungkasnya.

GUNUNGKIDUL – Tak hanya di Gorontalo, peristiwa gempa bumi juga sebelumnyab terjadi di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.

Sekira pukul 10.59 WIB, ratusan warga nampak berhamburan di jalan raya karena telah terjadi gempa bumi berkekuatan 5,8 skala richter. Tak ayal, aktivitas di Gunungkidul mendadak jadi lumpuh.

Berdasarkan informasi yang diterima, pusat gempa berada di 140 kilometer tenggara Wonosari. Gempa tersebut berkedalaman 16 kilometer. Beruntung kejadian ini tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami.

Pantauan di lapangan, ratusan warga nampak berlarian keluar rumah dan kantor mereka karena getarannya terasa cukup kencang. Setelah 15 menit berkumpul di jalan raya, mereka akhirnya kembali beraktivitas.

Belum diketahui dampak akibat kejadian ini. Pemerintah masih melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengetahui dampak dari gempa yang terjadi hanya sekejap ini.

JAKARTA - Kehadiran Susilo Bambang Yudhoyono di laga semifinal Piala Suzuki AFF di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, semata-mata sebagai dukungan dari seorang kepala negara terhadap tim nasional (Timnas).

Menurut Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan, kehadiran SBY sangat berperan dalam menyuntik semangat bagi Christian "El Loco" Gonzales dan kawan-kawan saat dua kali laga melawan Filipina beberapa waktu lalu.

"Kalau hanya nonton itu wajar dan bagus untuk menambah dukungan bagi El Loco dan kawan-kawan. Kehadiran SBY sebagai kepala negara di stadion itu sangat efektif menyuntikkan spirit tempur Firman Utina, Okto, Hamka, dan Markus. Lebih-lebih Timnas dan BP (Bambang Pamungkas) sendiri yang memohon SBY supaya datang menonton," ujar Ramadhan kepada okezone, Selasa (21/12/2010).

Ramadhan menilai, jika kontribusi yang diberikan kepada PSSI lebih dari sekadar menonton, itu yang patut dipertanyakan. Menurutnya, apa yang dilakukan salah satu pimpinan parpol, kemarin, yang bertemu pengurus PSSI kemudian memberikan sumbangan, dilakukan pada saat yang tidak tepat.

"Kalau pimpinan parpol dan menjamu Timnas, itu yang berlebihan. Kalau mau menyumbang entar saja. Gampang setelah event selesai," sambung Ramadhan.

Menurutnya, menyumbang atau memberikan bonus kepada para pemain sangat positif, namun momentumnya kurang tepat di saat tim harus konsentrasi menghadapi laga final di Malaysia 26 Desember mendatang.

"Saat ini Timnas harus 100 persen konsentrasi. Jangan ketawa-ketiwi saat pemain Malaysia sedang di karantina. Pesta, seremoni, dan nyantai-nyantai baiknya dihindari," tuturnya.

Apa yang dilakukan pimpinan parpol dan petinggi PSSI, lanjut dia, seperti meninabobokkan pemain dan dikhawatirkan akan membuat loyo pemain. "Kalau sudah begini siapa yang tanggung jawab?" sebutnya.

JAKARTA - Tiga orang tewas dalam kecelakaan antara sepeda motor Yamaha RX King dengan sebuah mobi, dini hari tadi.

Korban meninggal dunia adalah pengendara Yamaha RX King bernama Rizki Faisal (21), warga Jalan Haji Jian, Cipete Utara, Jakarta Selatan, Cindy Claudia Arifin, dan satu orang lagi berjenis kelamin wanita yang belum diketahui identitasnya.

Mereka yang tewas adalah pengendara dan penumpang sepeda motor yang sama dan tidak mengenakan helm.

Informasi dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, Selasa (21/12/2010), Yamaha RX King bernomor polisi B 4892 W, melaju dari arah Bundaran Pondok Indah mengarah ke Lebak Bulus.

Setibanya di depan Jalan Metro Pondok Indah, motor itu bertabrakan dengan sebuah mobil. Situasi di sekitar lokasi sepi dan juga berpenerangan minim.

Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan Unit Laka Satlantas Polres Jaksel.

DEPOK - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Barat memenangkan gugatan Partai Hanura dan memutuskan empat pasang calon wali kota dan wakil walikota Depok pada Pemilukada 16 Oktober lalu tidak sah.

Berdasarkan putusan PTUN tersebut, tim pemenangan pasangan calon nomor urut 4 Badrul Kamal-Supriyanto menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Depok menggelar Pemilukada ulang.

Sebab, proses penetapan empat pasang calon tidak sah lantaran KPU sudah meloloskan pasangan nomor urut 2 Yuyun-Pradi yang ternyata salah satu partai pengusungnya yakni Partai Hanura terbukti sah mendukung pasangan Badrul Kamal-Supriyanto. Seharusnya, menurut versi kubu Badrul Kamal, KPU menggelar Pemilukada ulang dengan hanya tiga pasang calon wali kota dan wakil wali kota.

Anggota Tim Pemenangan Badrul-Supriyanto, Murtada Sinuraya mengatakan, meski putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah diputuskan dan bersifat mengikat, namun putusan tersebut hanya menolak gugatan pasangan yang kalah, belum memenangkan pasangan Nur Mahmudi-Idris. Untuk itu, kata dia, KPU harus menggelar Pemilukada ulang dan menunda pelantikan.

"Harus ditunda, putusan MK hanya menolak gugatan, tidak ada kalimat memenangkan satu pasangan, dan keluarlah putusan PTUN Jabar, karena itu jangan sampai ada pelantikan dulu sebelum temukan solusi," ujarnya kepada wartawan, Senin (20/12/2010).

Untuk itu, pimpinan DPRD Depok beserta Badan Musyawarah (Bamus) hari ini meminta saran kepada Kementrian Dalam Negeri menyikapi dua putusan hukum tersebut. Sementara KPU Kota Depok bersikeras mematuhi putusan MK yang paling final dan menafsirkan rekapitulasi pemilukada sah serta akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA).

TANGERANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akhirnya berhasil menyusun tahapan pemungutan suara ulang dalam Pemilukada Tangsel.

Ketua KPU Tangsel Iman Perwira Bachsan mengatakan, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pemilukada Tangsel, pemungutan suara ulang selambat-lambatnya dilakukan dalam tempo 90 hari sejak ditetapkan di Jalan Merdeka Barat, pada Jumat 10 Desember 2010.

"Pemungutan suara ulang Pemilukada Tangsel akan dilakukan pada 27 Februari 2011. Penyampaian laporan hasil pemungutan suara ulang ke MK akan diberikan pada 3 Maret 2011. Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) KPU Kota Tangsel No 46/KPU-Tangsel/XII/2010," ujarnya, kepada okezone, di kantor KPU Tangsel, Senin (20/12/2010).

Sebelum dilakukan pemungutan suara ulang, KPU Tangsel bersama PPK dan PPS akan melakukan sosialisasi, mulai 25 Desember 2010. Dilanjutkan dengan pengadaan dan pendistribusian barang, seperti kertas suara, formulir, daftar pasnagan calon, serta alat kelengkapan administrasi pemungutan suara di seluruh TPS, PPS dan PPK, pada 27 Desember 2010.

"Untuk pengecekan, pendistribusian, pelipatan dan sortir kertas suara, formulir, daftar pasangan calon, serta administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS dan PPK akan dilakukan pada 25 Januari 2011," jelasnya.

Sedang pelantikan dan pengucapan sumpah janji Walikota dan Wakil Walikota Tangsel definitif akan dilakukan pada 24 April 2011. "Sesuai dengan surat keputusan MK No 209-210/PHPU.B-8/2010, pemungutan suara dilakukan selama 90 hari," terangnya.

JAKARTA - Busyro Muqoddas mengaku akan langsung tancap gas setelah dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua KPK. Apa prioritas kasus yang akan dikerjakan mantan Ketua KY ini?

"Tidak hanya kasus Century dan kasus Gayus Tambunan, tapi kasus yang ada satu per satu," kata Busyro seusai dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhyono di Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (20/12/2010).

Tolak ukurnya, tambah Busyro, kasus tersebut memiliki bukti yang cukup untuk diteruskan ke tahap yang lebih lanjut.

"Asal nanti bukti-buktinya memadai, ya sudah lakukan. Tidak ada agenda politik apa pun juga, dan ini insya Allah saya kepada publik juga ingin mengatakan tidak ada agenda politik saya dan teman-teman di istana," paparnya.

Mantan Ketua Komisi Yudisial ini menjelaskan, tidak akan gentar menghadapi kasus yang diduga melibatkan konflik-konflik politik.

"Andai pun itu ada indikasinya, tetapi sebuah lembaga penegak hukum seperti KPK tidak bisa menjadikan variabel pengaruh-pengaruh politik sebagai suatu pertimbangan untuk melakukan kebijakan-kebijakan internal di sana," lanjutnya.

"Sedangkan untuk Internal, di antaranya peningkatan budaya organisasi, SDM, program-program aksi, dan juga tidak mungkin tidak saya sebut yaitu kasus-kasus. Kasus-kasus itu pasti ada parameternya, parameternya ialah ketika kasus itu nanti bukti-buktinya kuat, ya sudah bismillah tidak ada pamrih apa pun juga kecuali komitmen kepada bangsa ini," tegasnya.